Kurikulum - FAPRI

Materi PKPA

No.	Materi Ajar	Waktu	Pokok Pembahasan	Pengajar
1.	Fungsi dan Peran Organisasi Advokat	30 Menit	Sejarah dan bentuk-bentuk organisasi advokat di Indonesia Fungsi advokat dalam bantuan hukum: Pelaksana hak konstitusional Standarisasi fungsi dan peran penegakan Sebagai jembatan hukum yang dijalankan advokat	Dr. Ricca Anggraeni, S.H., M.H.
2.	Sistem Peradilan Indonesia	80 Menit	Lingkup Peradilan di Indonesia: Peradilan Niaga Peradilan Umum Peradilan Agama Peradilan Militer Peradilan Pajak Peradilan Hubungan Industrial	Dr. Yusuf Shofie, S.H., M.H.
3.	Kode Etik Profesi Advokat	60 Menit	Subtansi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Kode Etik Advokat Indonesia Kepribadian advokat Hubungan advokat dengan klien Hubungan advokat dengan teman sejawat Cara bertindak menangani perkara Ketentuan tentang kode etik dan pelaksanaannya Dewan Kehormatan Advokat: Ketentuan Umum Pengaduan dan tata cara pengaduan Prosedur pemeriksaan tingkat pertama oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah Prosedur Pemeriksaan tingkat banding oleh Dewan Kehormatan Pusat Cara pengambilan keputusan oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah dan Dewan Kehormatan Pusat Sanksi – sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia Cara penyampaian salinan putusan Contoh – contoh kasus	Dr. H.Abustan, S.H., M.H.
4.	Hukum Acara Pidana	90 Menit	Surat panggilan Surat kuasa pedampingan dalam pemeriksaan di kepolisian Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi tersangka Surat penangguhan penahanan (dalam hal klien akan ditahan) (dengan kemungkinan adanya praperadilan) Acara persidangan di pengadilan negeri: Surat Kuasa Panggilan Sidang Pembacaan Dakwaan Eksepsi Acara Pemeriksaan Formalitas persidangan Tahapan acara pemeriksaan dipengadilan Cara mengajukan keberatan Mencatat pemeriksaan saksi dan saksi ahli Pembacaan tuntutan Pledoi Acara pembacaan putusan Pengambilan putusan Menyatakan banding Tingkat banding : Memori banding Kontra memori banding Tingkat kasasi : Memori kasasi Kontra memori kasasi Peninjauan kembali: akta peninjauan kembali Contoh- contoh kasus	Dr. Armansyah, S.H., M.H.
5.	Hukum Acara Perdata	90 Menit	Surat kuasa Macam-macam gugutan: gugatan perdata biasa, gugatan class action/perwakilan, gugatan legal standing. Mediasi Persidangan (dalam hal perdamaian tidak tercapai) dan kemungkinan tergugat tidak hadir: Sidang tanpa kehadiran tergugat Pembuatan akta bukti dan acara pembuktian Putusan verstek Upaya verzet Persidangan dengan dihadiri para pihak: Jawaban tergugat Replik Duplik Acara pembuktian Kesimpulan Pembacaan putusan Pengambilan Putusan Pernyataan banding Tingkat banding : Memori banding Kontra memori banding Tingkat kasasi Memori kasasi Kontra memori kasasi Peninjauan kembali: akta peninjauan kembali Contoh- contoh kasus	Yusri Palammai, S.H., M.Kn.
6.	Hukum Acara Praperadilan	60 Menit	Daftar gugatan praperadilan Pemanggilan Sidang ( Pemohon praperadilan duduk disebelah kanan hakim (menggunakan toga untuk kasus pidana) Pemohon membacakan permohonan gugatan Termohon membacakan jawaban permohonan Pemohon Pembuktian (surat,video,foto dsb) Saksi Pemohon menghadirkan saksi ahli Termohon menghadirkan saksi ahli Kesimpulan	H. Andi Bashar, S.H., M.H.
7.	Hukum Acara Tata Usaha Negara	60 Menit	Surat kuasa Gugatan Pemeriksaan persiapan dan perbaikan gugatan Panggilan sidang Acara sidang (tingkat pertama) ( penundaan surat keputusan yang digugat jika permohonan dikabulkan) : Jawaban Replik Duplik Acara pembuktian (termasuk pembuatan akta bukti) Kesimpulan Pembacaan putusan Pengambilan Putusan Pernyataan banding Tingkat banding : Memori banding Kontra memori banding Tingkat kasasi Memori kasasi Kontra memori kasasi Peninjauan kembali Contoh-contoh kasus	Dr. Muhammad Ilyas, S.H., M.H.
8.	Hukum Acara Peradilan Agama	60 Menit	Ruang lingkup pengadilan agama Dasar hukum Kompetensi pengadilan agama Prosedur dan mekanisme berperkara di pengadilan agama Produk- produk pengadilan agama: putusan dan penetapan Contoh-contoh kasus	H. Misbahul Munir Sidqon, S.H., M.H.
9.	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	60 Menit	Ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi Pengertian hak uji materiil dan formil Perbedaan pengujian yang dilakukan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung Para pihak dan objek sengketa di Mahkamah Konstitusi Prosedur beracara di Mahkamah Konstitusi Format permohanan Sifat putusan Mahkamah Konstitusi Contoh-contoh kasus	Sirra Prayuna S.H., M.H.
10.	Hukum Acara Hubungan Industrial	60 Menit	Pengertian dan jenis-jenis perselisihan hubungan industrial Hak-hak normatif pekerja: Hak bersifat ekonomis Hak bersifat politis Hak bersifat medis Hak bersifat sosial Kedudukan dan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial Mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial menurut UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Serikat pekerja Cara penyusanan kesepakatan kerja bersama Contoh- contoh kasus	Yudha Ramon, S.H., M.H.
11.	Hukum Acara Pengadilan Niaga	90 Menit	Pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat Dunia Usaha dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Penentuan dan bentuk larangan (rule of reason dan per se-ilegal) Prinsip dan substansi larangan persaingan tidak sehat menurut UU Nomor 5 tahun 1999: Perjanjian yang dilarang Kegiatan yang dilarang Penyalahgunaan posisi dominan Penggabungan (merger), konsolidasi dan Pengambilalihan Tugas dan kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Prosedur penanganan laporan di KPPU Mekanisme penyelesaian persaingan usaha tidak sehat melalui KPPU Sifat putusan KPPU dan upaya hukumnya Contoh-contoh kasus	Dr. Ismail Rumadan, S.H,. M.H.
12.	Hukum Acara Arbitrase dan Alternatif Dispute Resolution (ADR)	90 Menit	Surat kuasa Pendaftaran gugatan Penunjukan/ pencalonan arbiter Pemberitahuan kepada pihak lawan oleh sekretariat Badan Arbitrase Nasional Indonesia Jawaban lawan dan penunjukan arbiter Penunjukan arbiter ketua oleh para arbiter melalui BANI, sekaligus pemberitahuan biaya arbiter kepada para pihak Acara Mediasi : Jika tercapai perdamaian, dibuat akta perdamaian Jika perdamaian tidak selesai dilanjutkan acara arbitrase Replik Duplik Pembuktian Kesimpulan Putusan Pendaftaran putusan di pengadilan negeri Eksekusi ( catatan: terbuka kemungkinan putusan arbitrase digugat melalui pengadilan negeri. Dalam hal demikian terjadi,berlaku prosedur acara perdata umum)	Dr. Ir. H. Rusydi Arlond, S.H., M.BA
13.	Hukum Acara Persaingan Usaha	120 Menit	Tugas dan wewenang Pengadilan Dasar hukum Pengadilan Niaga Mekanisme beracara di Pengadilan Niaga: Perkara kepailitan Perkara Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Hal-hal yang harus diperhatikan dalam Niaga penyelesaian perkara di Pengadilan Niaga Contoh-contoh kasus	Dr. Hj. Farhana, S.H., M.H., M.Pd.I.
14.	Perancangan dan Analisa Kontrak	60 Menit	Pengertian,syarat,dan asas - asas kontrak bisnis Bentuk-bentuk kontrak bisnis Tahapan pembuatan kontrak Anatomi kontrak Klausula kontrak yang spesifik Penyelesaian permasalahan dalam kontrak Contoh-contoh dalam kontrak	Dr. Yunirman Rijan, S.H., M.Kn., M.H.
15.	Legal Opinion Legal Due Diligence dan Interview Calon Klien	60 Menit	Pengertian pendapat hukum dan uji kepatutan dari segi hukum Ruang lingkup pendapat hukum dan uji kepatutan dari segi hukum Prosedur dan mekanisme pembuatan pendapat hukum Prosedur dan mekanisme pelaksaan uji kepatutan dari segi hukum (termasuk obyek yang diperiksa) Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan pendapat hukum dan pelaksanaan uji kepatutan dari segi hukum Format dan contoh dari dokumen pendapat hukum dan dokumen uji kepatutan dari segi hukum Tujuan wawancara Tempat wawancara Hal-hal yang harus dipersiapkan untuk wawancara Struktur wawancara: Pembukaan: menanyakan indentitas klien Materi utama wawancara Tehnik bertanya Tehnik mendengar Menanggapi pertanyaan dari klien	Dr. Sukardi, S.H., M.Hum.
16.	Hukum Asuransi	60 Menit	Pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat Dunia Usaha dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Penentuan dan bentuk larangan (rule of reason dan per se-ilegal) Prinsip dan substansi larangan persaingan tidak sehat menurut UU Nomor 5 tahun 1999: Perjanjian yang dilarang Kegiatan yang dilarang Penyalahgunaan posisi dominan Penggabungan (merger), konsolidasi dan Pengambilalihan Tugas dan kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Prosedur penanganan laporan di KPPUMekanisme penyelesaian persaingan usaha tidak sehat melalui KPPU Sifat putusan KPPU dan upaya hukumnya contoh kasus	Bambang Sudjatno S.H., M.H.
17.	Hukum Acara Peradilan Pajak	60 Menit	Dasar Hukum Cara Mengajukan Gugatan di Pengadilan Tinggi Penyelesaian Sengketa Pajak Persidangan Dalam Pengadilan Pajak Putusan Pengadilan Pajak Upaya Hukum Kasus Sengketa Pajak	Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.
18.	English For Lawyer	60 Menit	Oral Communication Written Communication Client Service Analytical and Logical Reasoning Legal Research Technology Knowledge of Substantive Law and Legal Procedure Time Management Organization Teamwork	Obay Jambari, S.Pd., M.Pd.